Kantong kemiskinan di Kabupaten Ciamis tersebar di hampir semua wilayah perbatasan. Desa-desa itu memagari Ciamis dengan beragam permasalahan ekonomi yang belum sepenuhnya mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Kemiskinan tersebut dipicu belum meratanya pembangunan infrastruktur jalan.

Daerah-daerah miskin itu terletak di wilayah dengan kondisi geografis berupa perbukitan atau di tepi pantai. Hampir semua daerah tertinggal tersebut memiliki akses jalan yang buruk. "Sekitar 11 persen dari total penduduk masih miskin. Mereka tersebar di 52 desa," kata Bupati Ciamis Engkon Komara kepada Kompas, akhir pekan lalu.

Kemiskinan di Ciamis sesungguhnya suatu paradoks sebab wilayah tersebut dilimpahi kekayaan alam berupa tanah yang subur. Bahkan, banyak daerah tertinggal pun sebetulnya merupakan lumbung pangan bagi Ciamis. "Kemiskinan terjadi karena jalan masih terisolasi. Padahal, transportasi penting untuk mendongkrak kesejahteraan," ungkap Engkon.

Pada tahun 2008 sebanyak 97.339 keluarga di Ciamis hidup di bawah garis kemiskinan. Sektor pertanian mampu menopang sepertiga dari perekonomian daerah dan menyerap sekitar 40 persen tenaga kerja dengan nilai ekonomi hingga Rp 4 triliun.

Ketua DPRD Kabupaten Ciamis Asep Roni mendesak agar pengentasan masyarakat dari kemiskinan difokuskan dengan pembangunan yang terkonsentrasi di pedesaan. "Keberhasilan pertanian jangan hanya diukur dari produktivitas keseluruhan, tetapi juga pada peningkatan taraf hidup petani," katanya.

Hingga kini pemerintah dinilai belum memberikan proteksi terhadap pasar sektor pertanian. Akibatnya, harga aneka komoditas pertanian selalu anjlok pada musim panen. Dukungan APBD Kabupaten Ciamis, menurut Asep, belum terfokus ke sektor pertanian.

Penguatan ekonomi

Menurut Engkon, pihaknya terus berupaya mempercepat penguatan ekonomi melalui Program Pendanaan Kompetisi Indeks Pembangunan Manusia (PPKIPM). PPKIPM diarahkan pada pengembangan komoditas ekonomi, seperti jagung, ayam potong, sapi, dan kakao. Kini komoditas baru seperti udang galah mulai dikembangkan.

Untuk wilayah selatan Ciamis, lanjut Engkon, pengentasan masyarakat dari kemiskinan akan dilakukan lewat pembangunan jalan lintas selatan. Kemiskinan di wilayah selatan tidak hanya terjadi di Ciamis, tetapi juga di seluruh wilayah selatan Pulau Jawa. "Kalau transportasi lancar, ekonomi berkembang lancar. Pengentasan masyarakat dari kemiskinan tidak bisa dilakukan dengan serta-merta," katanya.

Kini IPM Ciamis naik dari 70,9 menjadi 72, tetapi masih di bawah target, yakni 80 pada 2015.

Selama lima tahun terakhir, pemerintah setempat selalu memperoleh alokasi anggaran terbesar untuk berbagai program dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat. Di bidang pendidikan, misalnya, Ciamis memperoleh dana alokasi khusus (DAK) terbesar di Indonesia pada tahun lalu, dari sebelumnya mendapat DAK pendidikan Rp 5 miliar, kini mencapai Rp 107 miliar.

Persoalan kemiskinan dan belum meratanya pembangunan juga mendorong beberapa kecamatan di Ciamis memekarkan diri. Setelah Kota Banjar, Kecamatan Kalipucang, Padaherang, Mangunjaya, Langkaplancar, Cimerak, Cijulang, Pangandaran, Cigugur, Parigi, dan Sidamulih pun sudah mengajukan terbentuknya Kabupaten Pangandaran.

Beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Lakbok, Purwadadi, Banjarsari, Pamarican, Cisaga, dan Cimaragas, mulai merapat ingin bergabung dengan Kota Banjar. Jika kemiskinan tidak segera dibenahi, Kabupaten Ciamis akan semakin tidak dilirik oleh warganya sendiri. (WKM)