Dalam pemeriksaan terhadap Ketua KUD Minapari Kecamatan Parigi, RA (68), terungkap uang tunai sekitar Rp 800 juta diserahkan kepada oknum Staf Kementerian Negara Perumahan Rakyat, menggunakan kardus bekas air mineral.

Namun, RA selanjutnya tidak bersedia memberikan keterangan kepada penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ciamis tanpa didampingi penasihat hukum.

Demikian ditegaskan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Ciamis, Juwari, Senin (24/8) kemarin.

"Tersangka tidak mau memberikan keterangan tanpa didampingi penasihat hukum. Penasihat hukumnya dari Bandung, saat ini masih dalam perjalanan ke Ciamis. Jadi kami belum bisa memberikan pertanyaan," ungkapnya.

Dia mengungkapkan hal itu di sela-sela pemeriksaan tersangka RA, sekitar pukul 14.10 WIB, di lobi Kejari Ciamis. Tersangka dijemput dari LP Ciamis, dan sampai di kejari sekitar pukul 11.00 WIB. RA langsung dibawa masuk ke dalam ruangan Kasi Pidsus.

Menurut Juwari, dalam pemeriksaan itu, banyak hal yang diungkapkan oleh tersangka RA. Misalnya, uang hasil pemotongan yang diserahkan kepada oknum Staf Kementerian Negara Perumahan Rakyat, AHH, dalam bentuk tunai. Uang tersebut semula dibawa menggunakan tas keresek, namun bagian bawahnya jebol.

"Mungkin karena tidak kuat menahan beban. Akhirnya, uang itu dibawa menggunakan kardus bekas minuman air mineral," tuturnya.

Sebelum dilakukan pemotongan, ada tawar-menawar antara oknum tersebut dengan pengurus koperasi. Semula yang diminta sebesar dua puluh persen dari besarnya bantuan, namun akhirnya hanya enam belas persen.

"Dari satu koperasi (KUD Minapari) saja terkumpul Rp 800 juta. Padahal, di Ciamis ada tiga koperasi penyalur bantuan. Kami perkirakan jumlah pemotongannya mencapai Rp 2 miliar," ungkapnya.

RA adalah salah satu dari tiga tersangka kasus dugaan pemotongan uang bantuan perumahan dari Menteri Perumahan Rakyat tahun 2008-2009. Tersangka lainnya adalah Ketua KUD Minasari Pangandaran, SA (44) dan Ketua Koperasi HPB, DJA