Koordinator Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran Yulius SP, Senin di Ciamis mengungkapkan, masyarakat kini terbagi dua. Sebagian sepakat mendirikan Kabupaten Pangandaran, sedangkan sisanya menolak.

Menurut Yulius, langkah yang diambil harus dilakukan secara cermat dan hat-hati, karena perjuangan pembentukan Kabupaten Pangandaran tidak bisa dilaksanakan oleh satu kelompk atau satu kepentingan, tetapi harus dilakukan bersama.

Dalam kesempatan itu Yulius juga menyatakan bahwa perjuangan presidum tidak hanya ditempuh melalui jalur non formal, tetapi juga formal.

SEdangkan tokoh masyarakat Ciamis Selatan Jeje Wiradinata mengatakan bahwa dengan keterlibatan DPRD Ciamis secara kelembagaan, maka secara institusi wajib mengawal pembentukan Kabupaten Pangandaran. Dia juga menyatakan bahwa proses tersebut sudah berada di DPRRI, tetapi tidak ada yang berani memberikan jaminan soal pemekaran.

"Oleh karenanya harus terus dikawal. Dengan keterlibatan DPRD secara kelembagaan, punya kewajiban untuk terus mengawal proses tersebut. Sudah waktunya untuk melupakan perbedaan dan saatnya bersatu, sebab ujungnya juga sama untuk kesejahteraan rakyat," tuturnya.

Dalam kesempatyan itu Ahmad Irfan Alawi menyatakan bahwa proses penanganan secara formal pembentukan Kabupaten Pangandaran, berada di tangan DPRD Ciamis. Namun demikian, lanjutnya, tidak berarti meninggalkan komponen masyarakat termasuk Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran.

"Selama ini proses yang berjalan hanya informal, sudah waktunya dilakukan secara formal lewat jalur resmi. Untuk itu harus ada sinkronisasi semua pihak, dengan demikian masyarakat tidak dibuat bingung. Semua harus bersatu," ujarnya.

Ditemui usai pertemuan, Yulius dalam perjuangan tersebut tidak perlu ada istilah siapa yang lebih dahulu dalam memperjuangan pembentukan Kabupaten Pangandaran. Dia juga mendukung adanya persepsi yang sama mengenai pemekaran tersebut.