Pertemuan antara DPRD Kabupaten Ciamis dan sejumlah tokoh masyarakat Ciamis Selatan di gedung dewan, Senin (26/7) lalu, mendapat reaksi dari pengurus Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran.Ketua Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran H Supratman mengatakan langkah yang dimabil DPRD Ciamis --rapat dengar pendapat dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat-- sangat janggal.

“Maksud dan tujuan pertemuan itu apa? Persoalan yang (harus, red) dibahas semuanya sudah dilakukan oleh presidium. Dan, kenapa dewan yang terhormat tidak berunding dulu dengan presidium?” tutur Supratman saat pertemuan dengan pengurus presidium dan sejumlah tokoh masyarakat Ciamis Selatan di kediamannya, kemarin. Supratman menyatakan sehari sebelum ada rapat dengar pendapat --Minggu (25/7) sekitar pukul 14.00-- dirinya sempat menelepon Ketua DPRD Kabupaten Ciamis Asep Roni. Ia memprotes terhadap rencana dengar pendapat tersebut.
Menurut pria yang rambutnya berwarna perak ini, langkah yang dilakukan DPRD Ciamis terkesan tidak menghargai perjuangan presidium dan mencoba mengkerdilkan peran presidium yang telah lama berjuang.

Disinggung mengenai rencana Tim 12 DPRD Ciamis untuk bertemu dengan DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPR RI, Supratman tidak akan melarangnya. Namun presidium tidak akan mengikuti.“Kalau kami ikut lagi ke sana, itu konyol, karena kami sudah beberapa melakukan pertemuan dengan DPRD provinsi maupun DPR RI. Bahkan pembentukan Kabupaten Pangandaran sudah dibahas DPR RI,” tuturnya.
Supratman menduga dibalik pertemuan tersebut ada pihak yang ingin memanfaatkan suasana dan mencoba mengambil kesempatan seolah-olah ikut memperjuangkan pemekaran Pangandaran.

“Orang-orang yang dulu tidak pernah terlibat bahkan menolak dan mempersulit pemekaran sekarang ingin tampil paling depan. Kenapa waktu ada moratorium setahun yang lalu, diam saja. Padahal presidium terus berjuang menempuh semua prosedur,” ungkapnya. Sementara ketika isu moratorium muncul kembali dalam kondisi berbeda --karena Pangandaran sudah dibahas di DPR RI-- kata dia, tampil seolah menjadi pahlawan baru.

Dikatakannya, presidium tidak diam dan terus berjuang agar pembentukan Kabupaten Pangandaran segera terwujud. Saat ini Pangandaran sudah masuk ke dalam 11 calon daerah otonom baru (DOB) yang lolos administrasi. Sementara Koordinator Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran wilayah Padaherang Julius SP mengakui ikut menghadiri dengar perdapat pada Senin lalu. Ia datang atas nama ketua Badan Perwakilan Desa dan bukan atas nama presidium.

Dalam pertemuan tersebut, dirinya juga sempat menanyakan tujuan pertemuan dewan dengan tokoh masyarakat selatan. Karena, isi pertemuan tersebut seolah-olah baru merencanakan pemekaran. Sayangnya, pertanyaan tersebut tidak mendapat respon yang memuaskan.

Sumber RadarTasikmalaya