Pemandu wisata yang tergabung dalam Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Wilayah Pangandaran menyoroti keberadaan pemandu wisata yang tidak memiliki lisensi. Mereka khawatir kehadiran pramuwisata tersebut bisa merusak citra Pangandaran. Karena, pramuwisata tak berlisensi rata-rata tidak memiliki pemahaman yang benar tentang obyek wisata dan budaya Pangandaran.

Dede Prawira, salah seorang pengurus HPI, mengatakan kini jumlah pramuwisata “ilegal” makin banyak. Mereka merupakan warga setempat dan warga dari luar Pangandaran.“Memang tidak semuanya buruk, namun kami khawatir di antara mereka ada yang memberikan informasi yang salah atau sikap mereka yang tidak berkenan di mata wisatawan,” tuturnya kemaren.

Untuk menjadi guide (pemandu wisata) profesional, kata Dede, harus memiliki sertifikat yang dikeluarkan Menteri Pariwisata melalui Dirjen Pariwisata dan Kebudayaan. Atau, serendah-rendahnya dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jabar. “Kalau ingin punya lisensi harus mengikuti diklat dulu,” jelasnya.Dede pemerintah memberikan perhatian terhadap pemandu ilegal. Misalnya, pemerintah memberikan diklat dan mengeluarkan lisensi. “Sebagai pekerja di bidang jasa, pelayanan menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Karena itu pendidikan dan latihan bagi pramuwisata sangat penting sebagai bekal dalam menjalankan profesi,” jelas dia.

Senada dengan Dede, Popo salah seorang anggota HPI mengharapkan ada tindakan tegas terhadap pemandu ilegal. Pasalnya, pemandu tak berlisensi kerap merusak tarif jasa pramuwisata. “Mereka kadang seenaknya menentukan tarif tanpa memperhatikan pelayanan,” tuturnya. Popo meminta biro perjalanan wisata tidak menggunakan pramuwisata ilegal sehingga tidak membuat semakin menjamurnya pemandu tak berlisensi. “Kalau bisa seperti di Bali, pemerintah menindak tegas biro perjalanan yang menggunakan guide ilegal,” tuturnya.

Ditemui terpisah, ketua Pangauban Pangandaran --organisasi pemandu lokal-- Asep Nurdin sangat mendukung upaya pemberian lisensi bagi pemandu wisata. Menurutnya, pendidikan dan latihan kepramuwisataan sangat dibutuhkan guna meningkatkan profesionalisme. Asep berharap Disparbud Jawa Barat maupun Disbudpar Ciamis bisa memfasilitasinya.

Sumber RadarTasikmalaya