Posko tersebut didirikan di Dusun Padasuka RT 1 RW 17, Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. Posko tersebut merupakan yang pertama di Kabupaten Ciamis juga Kabupaten Pangandaran.

"Alasan didirikan pos? Daerah ini beresiko. Maksudnya, daerah pariwisata beresiko adanya penyakit HIV Aids. Kita berharap di sini jangan sampai ada yang terjangkit penyakit itu," ucap Kepala Seksi Penanggulangan Pengendalian Penyakit dan Penanganan Bencana (P4B) Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis, Osep Hernandi, Minggu (19/5/13).

Osep menjelasakan, pos tersebut dapat digunakan dan masyarakat umum dapat memeriksakan kesehatannya. Terlebih bagi mereka yang bekerja atau Wanita Penjaja Seks (WPS).

"Mereka yang bekerja atau berprofesi di sini dapat memeriksakan kesehatannya di pos ini. Ini daerah wisata, yang biasanya ada jasa WPS," ucapnya.Osep menegaskan, HIV dapat dicegah. Dan, berharap tidak ada yang menderita atau terjangkit oleh virus tersebut.

Menurut dia, kalaupun nantinya ada yang menderita dari hasil pemeriksaan, diharapkan jangan minder. Pasalnya, mereka akan dirangkul dan diobati."Ini posko kesehatan pelayanan konsultasi pertama di Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran. Kita melakukan antisipasi. Ada tidaknya praktek seks, bukan kita menyatakan. Kita hanya mendekatkan pelayanan," ujarnya. Untuk tenaga medis itu selalu siaga di posko kesehatan. Dan, mereka berasal dari Puskesmas Pangandaran. Sumber PikiranRakyat

"Sebagai DOB, kita harus berkoordinasi dan melakukan pembahasan apa yang sedang terjadi di sini dan melakukan koordinasi. Bahkan, kita pun harus memiliki langkah antisipasi," ucap Endjang seusai menggelar rapat koordinasi di Hotel Sandaan, Kecamatan Pangandaran, Kamis (16/5/13).

Pada rapat tersebut, turut hadir Kepala Kepolisian Resor Ciamis Ajun Komisaris Besar Witnu Urip Laksana, juga Komandan Komando Distrik Militer 0613 Letnan Kolonel Inf Wawan Erawan.

Pada rapat tersebut, Endjang dengan Witnu dan Wawan saling bertukar informasi dan masukan. Selain membahas upaya dan menjaga kondusivitas, salah satu hal yang harus diantisipasi adalah permasalahan imigran gelap juga perdagangan manusia (trafficking).

Seperti diketahui, wilayah perairan Pangandaran pernah menjadi jalur penyelundupan orang (people smuggling). Untuk perdagangan manusia, Polres Ciamis baru saja mengungkap kasus trafficking anak di bawah umur. Sebanyak tiga orang korban dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK) di kawasan wisata Batu Hiu, Kecamatan Parigi.

"Untuk itu, ini harus menjadi hal yang dapat kita cegah. Sehingga ke depannya tidak akan terjadi lagi. Kemudian hal yang kita bahas pada rakor itu adalah permasalahan menjelang Pemilihan Bupati Ciamis," ucapnya.

Dikatakan Endjang, apakah nantinya warga Kabupaten Pangandaran ikut atau tidak pada Pilbup Ciamis, itu harus diantisipasi. Juga permasalahan lainnya seperti truk pengangkut pasir besi. Sumber PikiranRakyat

"Suasananya pun mendukung untuk suasana kerja. Penaataannya nanti harus ada nuasa wisata," ujarnya. Sumber Berita PikiranRakyat

"Dari yang saya lihat, lokasinya bagus. Selain itu, ini representatif untuk dijadikan pusat Pemerintahan Kabupaten Pangandaran," ucapnya.Endjang mengatakan, dengan luas lahan 50 hektare itu sangat memungkinkan seluruh perkantoran bisa dibangun di sana.

"Jadi, nantinya perkantoran bupati, dinas, dan pelayanan publik lainnya akan ada di sana, karena luas lahannya sangat mendukung," ujarnya. Selain itu, lokasi perkatoran pun berjarak sekitar 2,5 kilometer dari jalan negara atau Jalan Raya Parigi-Cijulang. Menurut Endjang itu bagus. Hal itu diyakini tidak akan mengganggu aktivitas perkantoran.

Di tempat yang sama, Ketua Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran, Supratman, mengatakan lahan tersebut merupakan tanah kas desa.

"Namun, nantinya harus ada pelebaran jalan dari jalan raya atau negara menuju lokasi perkantoran. Sebab, saat in jalan yang ada lebarnya hanya sekitar 3 meter," ucapnya.

Di hari yang sama, Endjang beserta Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran melakukan kunjungan dan silaturahmi ke dua pondok pesantren. Rombongan pertama-tama mengunjungi Pondok Pesantren Asy Syujaa’iyyah, di Dusun Sindangsari, Desa Cintaratu, Kecamatan Parigi.

Selanjutnya, rombongan menuju Pondok Pesantren Al Istiqomah, Dusun Garunggang, Desa Kondangjajar, Kecamatan Cijulang. Di lokasi pertama, Endjang bertatap muka dan berdialog dengna tenaga pengajar juga santri. Sedangkan di lokasi kedua di Kecamatan Cijulang, Endjang berkesempatan melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan masjid Al Istiqomah. Sumber Berita Pikiran Rakyat

Menurut Kepala Inspektorat Kabupaten Ciamis, Mahmud, aset Kabupaten Pangandaran yang ada di kabupaten induk telah dihitung. Dan, itu akan diserahkan seluruhnya. "Terkait utang piutang dan segala aset yang ada di sini, itu akan segera diserahkan seluruhnya dari kabupaten induk," ucapnya, Minggu (28/4/2013).

Mahmud menjelaskan, aset yang ada di kabupaten induk milik Kabupaten Pangandaran banyak. Di antaranya aset tanah dan bangunan. Direncanakan, untuk mengurus segala sesuatunya, juga jika tidak ada perubahan, Penjabat Bupati Kabupaten Pangandaran Endjang Naffandy pada Senin (29/4) akan mendatangi Kementrian Dalam Negeri, di Jakarta. "Saya akan ke Kemendagri untuk mengajukan rancangan peraturan Bupati Pangandaran. Kemudian meminta persetujuannya juga," unjar Mahmud.

Dikatakan dia, di dalam pengajuan rancangan itu terdapat struktur organisasi dan perangkat kerja Kabupaten Pangandaran. Sementara, untuk keperluan personel, Kabupaten Ciamis telah menyiapkan sebanyak 4.046 pegawai. Baik itu fungsional, maupun struktural. "Nantinya, itu akan menempati 10 dinas. Di antaranya ada tiga lembaga," jelasnya.

Diungkapkan, Mahmud, dinas yang nantinya akan ada di Kabupaten Pangandaran dan diisi adalah Dinas Pendidikan dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kehutanan, Dinas pertanian dan kelautan. "Ada juga Inspektorat, Bappeda. Juga Badan Keluarga Berencana," ucapnya.

Diharapkan Mahmud, pembentukan itu dapat segera terlaksana. Kemudian, kurang dari satu bulan setelah Jakarta, mendapat persetujuan dari Kemendagri. Sementara itu, Penjabat Bupati Kabupaten Pangandaran Endjang Naffandy mengaku akan ikut bersama Mahmud ke Kemendagri. "Saya akan ke Kemendagri juga. Tujuan saya, yaitu untuk mengusahakan agar itu segera diproses dan mendapat persetujuan, ucapnya.

Endjang mengaku, jika pengajuan itu mendapat persetujuan cepat, maka organisasi segera terbentuk, dan proses kerja dapat segera terlaksana .Berita bersumber dari PikiranRakyat

"Diharapkan dalam waktu dua tahun ini sudah terbentuk semuanya. Dan, segala sesuatunya telah beres," ucap Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa, Minggu (28/4/2013). Agun mengatakan, dalam waktu dua tahun mendatang, Penjabat Bupati Kabupaten Pangadaran Endjang Naffandy pun harus dapat membuat dan menyelesaikan desain. Maksudnya, untuk Daerah Otonom Baru (DOB) itu. Untuk mewujudkan itu semua dibutuhkan tenaga dan kerja sama. "Ciptakan roda pemerintahan yang kondusif," tegasnya.

Dari 10 kecamatan yang ada, potensi yang dimiliki Kabupaten Pangandaran besar. Mulai dari wisata pantai, sektor kelautan, pertanian, dan perkebunan. Kalau penjabat gagal dalam kurun waktu dua tahun tersebut, maka akan berdampak luas. "Itu berdampak bagi daerah yang akan melakukan pemekaran. Maka, pintu akan tertutup bagi daerah yang akan melakukan pemekaran lagi," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran Supratman mengatakan, setelah terbentuknya DOB Kabupaten Pangandaran, perjuangan masih harus terus dilakukan. Bahkan harus lebih dari sebelumnya. "Percuma kalau Kabupaten Pangandaran setelah lahir tetap begini. Untuk itu harus dilakukan perubahan ke yang lebih baik," ujarnya.

Untuk mewujudkannya, Supratman mengajak segenap pihak dan masyarakat Kabupaten Pangandaran untuk bersama-sama bekerja sama. Yaitu dalam mengembangkannya. Hal senada dikatakan Penjabat Bupati Kabupaten Pangandaran Endjang Naffandy. Dirinya meminta dukungan dari masyarakat Kabupaten Pangadaran. Tugas yang dia emban kini tidak mudah. "Ingatkan saya juga tegur kalau melakukan kesalahan," ucapnya. Sumber Berita PikiranRakyat

Salah satu tempat yang akan didatangi adalah kantor sementara Bupati Kabupaten Pangandaran. Kantor tersebut berada di bekas bangunan Koperasi Unit Desa (KUD) Minapari, di Jalan Pantai Bojongsalawe RT 13 RW 6, Desa Karangjaladri, Kecamatan Parigi. Karena akan digunakan sebagai pusat pemerintahan, untuk sementara waktu KUD Minapari, pindah ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Parigi yang tak jauh jaraknya.

Lokasi kantor bupati tersebut strategis dan memiliki pemandangan indah. Hanya berjarak sekitar 500 meter, mata kita dimanjakan oleh keindahan Pantai Bojongsalawe. Selain itu, mulai dari depan gedung perkantoran hingga bibir pantai, terhampar lapangan luas.

Tidak hanya laut lepas yang dapat dilihat. Kita pun dapat menyaksikan pesawat yang akan mendarat dan telah lepas landas dari Bandara Nusawiru. Pemandangan tersebut, dapat menjadi ciri ataupun hal tersendiri bagi kantor pemerintahan Kabupaten Pangandaran.

Di samping itu, persiapan menyambut Endang pun telah dilakukan beberapa hari lalu. Pada Rabu (24/4/2013), sejumlah warga dan perangkat Desa Karangjaladri dan, Kecamatan Parigi mempersiapkannya. Namun demikian, pada pelaksanaannya nanti, tidak akan ada penyambutan istimewa.

Camat Parigi, Saepuloh mengungkakan dirinya mengajak perangkat pemerintahan setempat dan warga untuk melakukan operasi bersih (opsih). "Kita hanya melakukan opsih. Mulai dari membersihkan pekarangan kantor yang akan digunakan bupati, juga lapangan dan daerah sekitarnya," ucapnya ditemui di ruang kerjanya Rabu (24/4/2013).Saepuloh mengatakan, dari informasi dan yang dia terima, Endjang akan datang ke kantor bupati. Kemudian, berkeliling memantau daerah sekitar. Sumber Berita PikiranRakyat dengan perubahan judul

Tidak hanya itu saja, dengan sedikit ketrampilan tangan ditambah kreatifitas seni yang tinggi, anyaman lidi bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk membuat alas piring, alas gelas, tirai dan lainnya. Lidi yang semula hanya sebagai alat untuk meyaopu sampah, naik kelas diletakkan di atas meja makan.

Hanya saja potensi yang besar tersebut belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh warga daerah otonom baru (DOB) Kabupaten Pangandaran.Sebagai wilayah yang berada di pesisir pantai dengan ratusan ribu pohon kelapa, ternyata potensi lidi tersebut tidak dimanfaatkan optimal. Warga masih memandang sebelah mata, nilai ekonomis lidi sehingga begitu saja menjualnya.

besarnya potensi lidi di wilayah yang baru dimekarkan dari Kabupaten Ciamis itu dapat dilihat di terminal Agrobisnis Kecamatan Parigi, Pangandaran.Hampir setiap hari ratusan bahkan ribuan ikat sapu lidi masuk ke tempat tersebut. Sapu lidi yang dikirim oleh warga kemudian kembali diurai.

Selanjutnya lidi yang terurai tersebut dicampur dengan lainnya. Berikutnya batang-batang lidi kembali diikat menjadi sapu yang berisi antara 260 -280 batang lidi, kemudian dikirim ke pemesan yang umumnya berasal dari wilayah Solo, Yogyakarta, bahkan Bekasi.

"Sebenarnya potensi lidi sangat besar. Hanya saja kami tidak bisa memastikan waktu pengirman, sebab pasokan dari warga juga kadang tidak stabil. Selama ini memisahkan lidi dari daunnya hanya pekerjaan sampingan, di kala menunggu musim panen atau pekerjaan utama lain," ungkap Ny. Aan (44) salah seorang pengusaha sapu lidi di Terminal Agrobisnis Parigi, Jumat (19/4).

Dia mengungkapkan bahwa sampai saat ini tidak ada warga di wilayah tersebut yang memanfaatkan lidi menjadi bahan baku kerajinan tangan.Dengan demikian lidi lebih banyak dijual dalam bentuk sapu lidi yang dijual Rp 950 per ikat, sedangkan lidi yang berwarna kuning harganya lebih mahal Rp 1.250 per ikat.

"Berdasar info dari pemesan yang umumnya menjadi perajin lidi, hasil kerajinannya untuk memenuhi permintaan ekspor ke Jepang, Hongkong maupun Singapura. Kalau sudah menjadi aneka kerajinan tangan, harganya jauh lebih mahal," tambahnya.

Aan yang bersuamikan Aep (46) mengatakan ada beberapa pengepul sapu lidi yang ada di terminal Agrobisnis Parigi. Selain dirinya, pengusaha sapu lidi lainnya adalah Hj. Isoh, dan Erwin. Umumnya mereka menggeluti bidang tersebut sudah lebih dari lima tahun. Hanya saja di antara mereka belum nampak upaya untuk meningkatkan nilai lidi yang dijualnya.

"Selama ini saya hanya menjadi pengepul yang mendapat kiriman barang dari para ranting. Hanya saja pasokan kadang tidak rutin, sehingga tidak bisa memenuhi seluruh pesanan. Misalnya enam bulan lalu, praktis tidak ada ranting yang menyerahkan sapu lidi. Kalau sekarang sudah mulai kembali lancar, paling tidak seminggu satu kali mengirim satu truk sapu lidi ke Solo," katanya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa lidi yang didatangkan dari Kecamatan Parigi kualitasnya lebih baik dibandingkan dari daerah lain.Sebelum dijadikan bahan baku kerajinan tangan, lidi dipotong sesuai dengan ukuran yang dikehendaki, selanjutnya dibikin bermacam bentuk atau model kerajinan tangan dari lidi. Sebagian besar hasil kerajinan pemesan, hasil kerajinan lidi lebih banyak yang diekspor.

"Berdasarkan keterangan dari perajin, saya juga berangan-angan kapan warga Pangandaran atau Parigi bisa membuat kerajinan dari lidi. Dengan nilai jual yang mahal, tentunya dapat menambah penghasilan keluarga," ujarnya. Sumber Foto dan Berita PikiranRakyat

Penundaan tersebut tidak pelak membuat kecewa masyarakat Kabupaten Pangandaran yang baru berpisah dari induknya Kabupaten Ciamis. Dikhawatirkan apabila kegiatan tersebut terus ditunda, bakal berdampak buruk terhadap tingkat kepercayaan masyarakat baik kepada pemerintah maupun wakil rakyat.

"Saya kaget kegitu kembali menerimna informasi penundaan tersebut. Sampai saat ini saya juga masih mencari tahu mengapa hal itu (penundaan) kembali terjadi. Terus terang saya menyesalkan kejadian tersebut, dan saya berharap tidak ada lagi pengunduran jadwal peresmian sekaligus pelantikan penjabat Bupati kabupaten Pangandaran," tutur Ketua Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran Supratman, Kamis (18/4).

Dia mengatakan penundaan yang berkali-kali tersebut dikhawatirkan bakal berdampak politis untuk menghadapi pemilu 2014. Selain itu secara langsung maupun tidak langsung juga berdampak kurang baik terhadap kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat yang duduk di DPR maupun DPRD khususnya yang berasal dari wilayah Ciamis selatan atau yang masuk dalam wilayah Kabupaten Pangandaran.

"Yang saya khawatirkan adalah dampak politisnya, sebab bisa berpengaruh terhadap Pemilu 2014. Dengan demikian harus cepat dipastikan, tidak ada lagi penundaan, apabila kembali terjadi penundaan pasti bakal memunculkan ekses negatif," kata Supratman.

Meski dilakukan penundaan, ia mengaku tidak bisa berbuat banyak, alasannya karena hal itu merupakan keputusan pemerintah. Selain itu juga penundaan tersebut juga kemungkinan adanya kegiatan wakil rakyat, khususnya Komisi II yang sebelumnya berjanjji akan mengikuti kegiatan tersebut.

"Penundaan pertama karena berdasarkan informasi seluruh anggota Komisi II DPR RI berniat untuk hadir. Saat itu anggota wakil rakyat sedang berada di lapangan atau melakukan kunjnungan kerja. Dengan penundaan kali ini, kami berharap wakil rakyat dapat memenuhi janjjinya untuk hadir," tambahnya.

Terpisah mantan Ketua Pansus DPRD Kabuypaten Ciamis yang mengawal peresmian serta pelantikan Bupati Ciamis, Iwan Ridwan mengungkapkan adanya ketidak akuran informasi penundaan peresmian sekaligus pelantikan penjabat Bupati Kabupaten Pangandaran.

Pernundaan yang diumumkan oleh Dirjen Otonomi Daerah (Otda) baru ada sekali penundaan, yakni dari sebelumnya direncanakan tanggal 18 April 2013 ditunda menjadi 22 April 2013. Penudaan tersebut sudah disampaikan saat rapat paripurna DPRD Ciamis.

"Saya juga kaget ketika mengetahui yang sebenarnya penundaan itu baru sekali, sebab sesuai dengan pengadministrasian tidak ada surat resmi dari Dirjen Otda menyangkut kegiatan tangga 20/4. Sedangkan untuk kegiatan tanggal 22/4 sudah ditandatangani resmi oleh Dirjen Otonomi Daerah (Otda). Apakah nantinya bakal kembali diundur, saya juga tidak tahu. Mudah-mudahan sih tidak, karena hal itu juga berkenaan dengan tingkat kepercayaan masyarakat," kata Iwan yang anggota DPRD Ciamis dari Fraksi PDIP.

Dia mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan momentum pentiung sehingga harus disaksikan oleh seluruh pihak yang memiliki kepentingan seperti Menteri Dalam negeri, DPRRI khususnya KOmisi II yang menjadi inisiator Hak inisiatif pemekaran, Gubernur. "Mereka tentunya juga ingin melihat secara langsung seluruh kegiatan tersebut," tutur Iwan.

Terpisah Kepala Bagian Humas Pemerintah Daerah Uga Yugaswara mengatakan bahwa pengunduran peresmian sekaligus pelantikan penjabat bupati berlaku untuk seluruh daerah otonomi baru.

Infromasi adanya penundaan tersebut diterimanya berdasar radiogram yang dikirim oleh Dirjen Otda kementerian Dalam Negeri tertanggal 15 April 2013 nomor T-118/2506/OTDAKemendagri, yang diterimanya tanggal 16 April 2014. Radiogram tersebut ditandatangani oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djoehermansyah Djohar.

Pada intinya penundaan tersebut untuk 12 DOB termasuk penundaan pelantikan gubernur yang baru terpilih. Radiogram dari Dirjen Otda tersebut juga sekaligus sebagai undangan.

"Sesuai dengan radiogram dari Dirjen Otda penundaan tidak hanya untuk Pangandaran saja, akan tetapi berlaku bagi 12 DOB termasuk pelantikan gubernur yang baru terpilih," katanya. Sumber PikiranRakyat

"Pembentukan sepuluh dinas itu merupakan kebutuhan dasar yang harus ada di wilayah tersebut. Berdasarkan kajian lapangan ada sepuluh dinas. itu adalah kebutuhan minimal. Memang pusat dan provinsi minta agar hanya tujuh yang dibentuk, akan tetapi kami tetap berkeyakinan sepuluh itu juga sudah sangat minimal ditengah kebutuhan yang sangat kompleks," tutur Asisten daerah (Asda) II Pemerintah Kabupaten Ciamis, Soekiman.

Dia mengatakan sepuluh dinas yang dibentuk tersebut adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kelautan Perikanan , serta Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

Selain itu ditambah dengan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM). Lembaga teknis lain yang dibentuk adalah Inspektorat, Bapeda, BKBPMPD, Kesbangpol serta RSUD. Berikutnya pembentukan Sekretariat DPRD.

"Memang bisa saja tujuh dinas, akan tetapi ada urusan penting yang tidak bisa ditangani. Apabila tidak ditangani, dampaknya dapat berpengaruh terhadap kemandirian DOB Kabupaten Pangandaran. Kami juga berharap Pangandaran bisa langsung tinggal landas, serta menyusul induknya Ciamis," ujarnya.

Soekiman menambahkan bahwa pembentukan DOB Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rentang kendali yang tidak begitu jauh, bakal berdapak positif terhadap kecepatan dalam pelayanan kepada masyarakat. "Tentunya kami juga ingin melihat masyarakat Pangandaran bisa lebih maju dan sejahtera," katanya.

Sebelumnya Ketua Panitia Khusus DPRD Ciamis yang menangani DOB Kabupaten Pangandaran Iwan Ridwan mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil konsultasi dengan kementerian dalam negeri, sepuluh organisasi perangkat daerah (OPD) yang diajukan Kabupaten Ciamis terlampau banyak. Untuk wialyah yang baru dibentuk hanya ada lima lembaga teknis ditambah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta BPPT.

"Ketika konsultasi dengan Biro Otonomi Daerah, jumlah OPD yang diusulkan Ciamis terlampau banyak, sepuluh, sedangkan yang diminta hanya tujuh. Dengan harus ada yang dikaji ulang, nantinya yang dihaopus itu masuk menjadi bagian dinas," tuturnya.

Dengan perubahan OPD, ia mengakui bakal berdampak pada perencanaan yang sudah ada. Padahal, saat ini Pemkab. Ciamis juga sudah menyelesaikan pembahasan tersebut, termasuk pengisian jabatannya. "Apabila satu saja diubah, maka akan berdampak pada yang lain. Apalagi ada pemangkasan dari sepuluh menjadi lima ditamah Satpol PP dan BPPT. Komposisi kepegawaian tentu akan kembali diubah," ujar Iwan.

Sebeperti diberitakan sebelumnya berdasar kajian jumlah ada sepuluh dinas yang bakal dibentuk untuk DOB Pangandaran. Selain itu juga terdapat 4.545 PNS yang bakal dialihtugaskan dari kabupaten Ciamis kepada Kabupaten Pangandaran, terdiri dari 475 pejabat struktural dari eselon V/a sampai dengan eselon II/a, serta lainnya sebanyak 4.050 PNS. PikiranRakyat

Berbagai upaya untuk menarik perhatian pemerintah Kabupaten Ciamis agar segera membenahi infrastruktur jalan tersebut berulang kali disampaikan, baik melalui forum resmi maupun demonstrasi atau unjuk rasa.

Akibat seringnya demo, dibandingkan dengan warga kecamatan lain, tampaknya perwakilan penduduk Kecamatan Langkaplancar yang paling sering menggelar aksi di halaman Pedopo Kabupaten maupun DPRD Ciamis.

Ketika memperjuangkan aspirasinya warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Langkaplancar (Ampel) yang dipelopori Herry Syarif serta Kunkun Herawanto banyak adu argumen dengan pejabat.

Saat dengar pendapat dengan wakil rakyat, mereka berupaya maksimal meyakinkan wakil rakyat maupun Pemda Ciamis, menyangkut hancurnya infrastruktur jalan yang sudah berlangsung bertahun-tahun.

Hancurnya jalan tidak hanya berdampak langsung pada sistem transportasi,akan tetapi juga memberi andil adanya desa tertinggal di wilayah tersebut.

Dibandingkan desa lainnya, badan jalan yang paling hancur justriu terdapat di Desa/Kecamatan Langkaplancar. Daerah lain yang tidak kalah parahnya terdapat di Desa Jadikarya, Jadimulya, Bojong, Cigintung, Karang Kamiri dan Bulak.

Di Desa jadimulya yang merupakan desa yang merupakan pintu masuk Kecamatan Langkaplancar dari wilayah Kecamatan Parigi, warga mengalami kesulitan untuk menemukan bagian jalan yang bagus.

Saat ini, di salah satu ruas jalan Desa Jadikarya terdapat badan jalan yang kondisinya mengkhawatirkan tertimbun longsor susulan.

Hal itu disebabkan karena tebing bukit yang sebelumnya longsor, masih terus bergerak hingga beberapa bagian runtuh menutup jalan. Runtuhnya bukit sepanjang seratus meter dengan ketinggian hingga delapan meter menjadikan jalur tersebut menjadi terputus total selama tiga hari.

"Sekarang saja tebing bukit masih bergerak, beberapa bagian cadas menutup badan jalan. Ketika pertama kali runtuhan tebing menutup jalan, sehingga praktis selama tiga hari tidak bisa dilewati kendaraan. Kami gotong royong mencoba membuka akses untuk pejalan kaki dan sepedamotor. Akhirnya datang bantuan alat berat dari Pemkab. Ciamis, yang saat ini masih disiagakan disekitar lokasi longsor," ungkap salah seorang tokoh masyarakat Langkaplancar, Ending, Selasa (17/4).

Dia mengungkapkan ancaan longsor susulan mengancam tiga rumah milik warga yakni Miarso, Aad dan Ending serta sebuah lokasi penggergajian kayu. keempat bangunan tersbeut terletak persis di depan reruntuhan bukit.

"Yang kami khawatirkan adalah jika turun hujan lebat atau hijan gerimis akan tetapi dengan durasi lama, karena potensi longsornya masih sangat besar," tuturnya.

Ending yang didampingi Dede menambahkan saat ini sekitar 90 persen jalan di wilayah Langkaplancar hancur. hancurnya badan jalan salah satunya disebaban karena tidak adanya pemeliharaan rutin.

Padahal, ia menambahkan, pada saat dialkukan pembuatan jalan, dijanjjikan setiap tahun bakal ada pemeliharaan rutin. "Akan tetapi kenyataan sejak pembangunan selesai hingga saat ini, sudah hampir depalatn tahun tidak pernah sekali pun dipelihara, apalagi diperbaiki. Jadi tidak aneh ketika melihat badan jalan yang sebelumnya beraspal, sekarang sudah berubah menjadi jalan berbatu dan jalan tanah," tambahnya.

Keduanya juga mengaku warga malas untuk datang atau mengurus surat ke ibukota kecamatan Langkaplancar. Alasannya karena untuk mencapai lokasi tersbeut setidaknya butuh waktu tempuh selama dua jam. padahal ketika jalan masih bagus, jarak jadikarya menuju kantor kecamatan Langkaplancar hanya 45 menit.

"Kalau hendak ke kecamatan, subhanallah, jalannya sangat hancur, Jadi malas. Tidak haya itu saja kami juga sudah capai menunggu perbaikan jalan yang merupakan satu-satunya urat nadi perekonomian warga," kata Ending.

Sementara itu Dede menambahkan, yang saat ini masyarkat menunut perbaikan akses jalan. Akibat hancurnya jalan, mengakibatkan roda perekonimian warga Langkaplancar menjadi tersendat.

"Gara-gara jalan butut, banyak urusan penting terbengkalai. Apabila tidak segera diperbaiki, tidak menutup kemungkinan kami juga akan kembali menagih janjji kepada pemerintah, yang sebelumnya sudah menyatakan hendak segera diperbaiki," tuturnya.

Terpisah tokoh lainnya Parman juga mengaku prihatin dengan hancurnya seluruh akses jalan di wilayah Langkaplancar. Kondisi yang sudah bertahun-tahun, hngga saat ini tidak ada kejelasan kapal bakal diperbaiki.

"Dibandingkan kecamatan lain, infrastuktur jalan di Kecamatan Langkaplancar paling hancur. Sekarang ini lebih sulit mencari jalan yang bagus. Paling tidak sedikitnya 90 persen jalan di wilayah ini sudah hancur. Warga juga sudah bosan dengan janjji," ujarnya

Sementara itu sebelumnya. Kepala Dinas Bina Marga CIamis Deden Wahidin mengatakan bahwa di untuk wilayah Kecamatan Langkaplancar terdapat 13 ruas jalan yang bakal diperaiki.

Diperkirakan perbaikan jalan yang anggarannya bersumber dari APBD 2012 perubahan dan APBD 2013 murni, mencapai Rp 400 miliar. Akibat keterbatasan anggaran, maka perbaikan dilakukan secara bertahap.

"Sebenarnya semua juga mendapatkan perhatian sama, karena semua akses jalan juga sangat penting dan dibutuhkan masyarakat. hanya saja karena terbatasnya anggaran, maka harus ada skala prioritas. Nati pada gilirannya semua yang rusak juga diperbaiki," tuturnya. Sumber PikiranRakyat