Sebagian besar warga yang terserang diare adalah warga Cimerak 372 orang, Legokjawa 178 orang, Selasari 178 orang lainnya di Cijulang, dan Cigugur.

Sementara itu, dari 794 penderita yang tercatat sejak kali pertama muncul serangan diare pada akhir Januari lalu, penderita yang telah sembuh mencapai 763 orang, sedangkan lainnya masih mendapat perawatan di puskesmas dan RSUD Ciamis dan Banjar.

Sekretaris Dinkes Ciamis Eman Suratman didampingi Kepala Bidang Pengendalian Pemberantasan Penyakit dan Lingkungan (P2PL) Pupung Oprianti, Kamis (4/2) menyebutkan, dengan penanganan yang cepat, jumlah warga yang terkena diare terus berkurang.

“Jumlah penderitanya semakin berkurang. Kami harapkan yang lainnya juga segera sembuh. Untuk mengantisipasi penyebaran, kami juga terus melakukan penyuluhan, terutama menyangkut kesehatan sanitasi lingkungan, pola hidup bersih dan sehat,” ujarnya.

Dengan semakin tingginya kesadaran kebersihan lingkungan, tambahnya, akan dapat menekan atau mengurangi penyebaran diare. Selain itu, juga akan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat.

“Selain menjaga kesehatan lingkungan, makanan dan air minum juga harus bersih,” katanya menambahkan.

Serangan diare tersebut menyerang hampir semua lapisan usia. Dari data yang ada menurut Pupung, sebagian besar yang terserang diare berusia antara 26-55 tahun yakni 33 persen, usia 5-14 tahun 29,9 persen, usia antara 15- 25 16,5 persen. Puncak serangan terjadi pada tanggal 23/1 mencapai 122 penderita.

Seperti diberitakan ”PR” sebelumnya, tiga kecamatan di Ciamis selatan yakni Kecamatan Cimerak, Parigi, dan Cijulang terjangkit diare sejak Rabu (20/1). Dua orang meninggal dunia akibat diare yakni Farid (9) Warga Dusun Pareyang, Desa Sukajaya dan Mislan (60) warga Dusun Cidadap, keduanya masuk Desa Cimerak.

Banyaknya pasien menjadikan Puskesmas Cimerak, Selasari dan Legokjawa sempat kewalahan menangani pasien. Sebagian pasien dirujuk ke RSUD Ciamis dan Banjar.

Banyaknya kasus diare menjadikan Dinas Kesehatan Ciamis untuk menetapkan hal itu sebagai kejadian luar biasa (KLB). Penularan diare yang sangat cepat itu diperkirakan dari makanan dan air. Hal itu didukung dengan sanitasi lingkungan yang kurang bersih.(A-101)

Join the forum discussion on this post - (1) Posts

Hal itu disampaikan Ketua Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran, H. Supratman dalam keterangan persnya di Pangandaran, Selasa (26/1). Ia mengatakan itu berkaitan dengan pernyataan Jeje Wiradinata, politisi yang mengatasnamakan diri Penasihat Forum Pangandaran seperti dilansir harian ini, Senin (25/1).

“Saya kaget membaca pernyataan Jeje soal rekomendasi Gubernur yang belum turun itu. Padahal, rekomendasi itu sudah turun lama, setelah diperjuangkan oleh Presidium bersama elemen masyarakat lainnya,” kata Supratman, seraya memperlihatkan rekomendasi di maksud.

Rekomendasi atau SK Gubernur tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Pangandaran tersebut, kata dia, bernomor 130/Kep.150.3-otdaksm/2009 dengan ditandangani langsung Gubernur Ahmad Heryaman, sedang SK DPRD Prov Jabar bernomor 135/Kep.DPRD-19/2009 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap Pemekaran Kabupaten Sukabumi dan Ciamis.

Menurut Supratman, selain dia, yang turut kaget adalah Kepala Biro Otda Provinsi Jawa Barat Drs. H. Daud Ahmad. Saking kagetnya, Daud sampai mengontak dirinya dan menanyakan kenapa hal itu sampai terjadi. Padahal, rekomendasi di maksud telah disampaikan Gubernur ke Mendagri dengan tembusan ke DPR RI temasuk Komisi II-nya.

“Kami bersama perwakilan Presidium di Jakarta, sudah mengecek apakah rekomendasi itu sudah sampai atau belum ke DPR. Kami yakin, sudah sampai sejak beberapa waktu lalu,” ujarnya.

Sebelumnya Jeje mengatakan bahwa rekomendasi Gubernur tentang persetujuan pembentukan daerah otonom Pangandaran itu belum sampai ke DPR RI. Jeje mengaku mendapatkan informasi itu setelah menemui Komisi II DPR bersama anggota DPRD Jabar Ijah Hadidjah, dan diterima Wakil Ketua Komisi II Bidang Otonomi Daerah Gandjar Pranowo, didampingi anggota lainnya Ari Zakaria, Irfan dan lainnya di Jakarta

Hal itu sesuai dengan catatan yang disampaikan Osep Hernandi, Kasi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit serta Penanggulangan Bencana (P4B) Dinas Kesehatan Ciamis kepada “PR”, Selasa kemarin. “Kami saat ini sedang terus melakukan investigasi di lapangan untuk memantau jenis nyamuk penular. Kami juga melakukan fogging (pengasapan),” tuturnya.

Menurut catatan Osep, virus yang disebabkan oleh jenis nyamuk tertentu itu sekarang sudah menyerang hampir seluruh kecamatan yang ada di kawasan Ciamis selatan. Selengkapnya kecamatan yang sudah diserang itu adalah Pangandaran (68 kasus), Cijulang (276), Legokjawa (347), Parigi (618), Cimerak (95), Kalipucang (63), Selasari (250), Cigugur (114), Cikembulan (182), Sidamulih (93), dan Langkaplancar (23).

Keterangan diperoleh “PR”, beberapa kecamatan di Ciamis selatan, seperti Padaherang, hingga saat ini memang belum membuat laporan soal warga yang terserang Chikungunya. Namun, hal itu bukan berarti tidak ada ada kasus.

“Kasus warga yang diserang chikungunya di Padaherang sebenarnya ada juga. Namun, warga umumnya tidak berobat ke puskesmas setempat sehingga tidak terdata,” kata sumber “PR” di Dinas Kesehatan Ciamis.

Menurut Osep, sejak kasus chikungunya mencuat 30 November 2009, Dinas Kesehatan sebenarnya sudah mengambil langkah, seperti pengecekan ke lokasi dan pemeriksaan warga, penyelidikan keberadaan jentik nyamuk, dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai program pemberantasan sarang nyamuk (PSN).

Selain itu, Dinas Kesehatan juga sudah melakukan pengasapan di lima kecamatan yang sebelumnya bukan endemik chikungunya itu, serta menyosialisikan upaya menghindari gigitan nyamuk dengan kelambu, penggunaan kawat kasa, dan menggunakan obat gosok antinyamuk.

Sementara itu, sejumlah warga di Ciamis selatan kepada “PR” mengaku aneh dengan nyamuk yang menyebabkan penyakit chikungunya tersebut. Mereka aneh karena meskipun pemerintah melakukan pengasapan, korban ternyata terus berjatuhan. Artinya, nyamuk penyebar wabah itu sekarang sudah semakin bandel.

Sumber: PikiranRakyat

“Karena itu, pernyataan sementara fihak yang menyebutkan bahwa tahapan Kab Pangandaran belum jelas nasibnya, kurang tepat,” kata Ketua Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran H. Supratman, B.Sc didampingi sejumlah anggota presidium lainnya di Desa Cikembulan Kec. Sidamulih, Ciamis selatan, Kab. Ciamis, Selasa (29/12) kemarin.

Supratman menjelaskan, hasil dari rapat paripurna DPR RI yang dipimpin Agung Laksono (29/9/2009) yang dihadiri seluruh fraksi dan jajaran Presidium Kab. Pangandaran mengesahkan bahwa Kab. Pangandaran menjadi usul inisiatif anggota DPR RI 2004/2009. Selain itu, draf RUU Kab. Pangandaran sudah diharmonisasi Badan Legislasi DPR RI untuk dijadiakan RUU.

Selain Kab. Pangandaran, katanya, terdapat 10 kab/kota dan 2 propinsi di Indonesia yang usulan inisiatifnya diterima. Kabupaten/Kota tersebut adalag Kab. Buton Tengah, Buton Selatan, Konawe Kepulauan, Mauroke, Luwu Tengah, Kutai Pesisir, Muman, Malawoi, Maybrat Sau, Kepulauan Talibau, Provinsi Buton Raya, dan Provinsi Kapuas Raya.

Ia menambahkan, agar Kabupaten Pangandaran segera terbentuk, jajaran presidium, Jumat (25/12) lalu, menemui Wakil Ketua Komisi II DPR RI, H. A. Gaffar Patappe (Partai Demokrat). Saat ditemui, Gaffar Patappe kepada presidium mengatakan bahwa Komisi 2 DPR RI setelah reses (sekitar Januari 2010) akan turun ke Pangandaran untuk mencari bahan dilakukannya pembahasan RUU menjadi UU.

Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Gaffar Patappe juga, katanya, berjanji akan secara serius memperjuangkan pemekaran wilayah kaarena dengan pemekaran akan terjadi peningkatan kesejahteraan, dan semakin banyak anggaran turun ke daerah yang akan memperkecil kesenjangan antara daerah dan pusat.

Sumber: PikiranRakyat

”Saat ini di Jabar selatan baru ada satu rute existing, Pangandaran-Pameungpeuk. Sejauh ini, kondisi jalan yang jelek menjadi kendala terbesar yang kerap dikeluhkan pengusaha,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Dodi Cahyadi.

Padahal, jika kondisi jalan memadai, wilayah Jabar selatan yang membentang dari Palabuhan Ratu sampai Pangandaran, potensial untuk dikembangkan. Menurut dia, mobilitas masyarakat di wilayah itu cukup tinggi, apalagi jika fasilitasnya memadai.

”Perbaikan jalan ini akan membuka sejumlah rute yang menghubungkan wilayah Jabar selatan dengan sejumlah kota besar, seperti Bandung dan Jakarta. Di sisi lain, ini juga bisa menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah oversupply bus di Jawa Barat,” katanya.

Ketua Organda Jabar, Andriansyah, menyatakan kesiapan mereka untuk melayani rute baru di wilayah Jabar selatan jika infrastruktur memadai. Menurut dia, bukan tidak mungkin, armada yang saat ini tidak beroperasi dialihkan melayani rute baru.

Sementara itu, Direktur Utama PT Primajasa Perdanarayautama Amir Mahfud mengaku, pada 2010 perusahaannya siap membuka sejumlah rute baru. Sayang, Amir enggan membuka rute mana yang sedang digodok Primajasa. ”Selama ini kami menjadi pionir dalam membuka sejumlah rute baru. Tahun depan pun kami telah menyiapkan beberapa rute baru,” katanya.

Sumber: PR

Pantai Batu Hiu ini terletak di Desa Ciliang, Kecamatan Parigi. Pantai ini dinamakan Batu Hiu karena ada batu yang terlihat di laut ini dan menyerupai sirip ikan hiu. Untuk menikmati indahnya pantai, kita bisa naik ke atas bukit kecil di pantai ini. Dari atas bukit itulah kita bisa melihat batu yang menyerupai sirip ikan hiu, merasakan sejuknya angin laut dan juga menikmati indahnya Samudra Indonesia.

Di bukit kecil yang ditanami pandan wong itulah tempat yang paling pas untuk menikmati pantai Batu Hiu. Yang unik, untuk naik ke atas bukit, kita melewati “gerbang” bikit berupa terowongan kecil yang berbentuk ikan hiu. Jadi, seolah-olah kita masuk ke dalam mulut ikan hiu. Kita juga bisa bermain air laut di sebelah bukit. Namun hati-hati dengan ubur-ubur yang banyak berserakan di pasir pantai ya.

Jangan lupa untuk membeli oleh-oleh seusai menikmati panorama Pantai Batu Hiu. Kita bisa menemukan pedagang asesoris dari hasil laut di sini. Ada juga yang menjual keong laut untuk dipelihara.

Hingga awal desember 2009 pengguna facebook yang sudah bergabung kedalam group ini sudah mencapai 1400 orang dari berbagai kalangan. Mereka umumnya memberikan dukungan yang sangat besar bagi terbentuknya kabupaten Pangandaran walaupun masih ada sebagian mereka yang merasa pesimis dengan tetap mempertimbangkan segala faktor. Berikut ini adalah contoh-contoh komentar yang masuk melalui group itu:

Soso Chan  yok
pangandaran jadi kabupaten, nanti sayah jadi resort developer-nya…hidup pariwisata! hehe

Kurnia Dona
Dari 9 wilayah di calon kabupaten pangandarn, semua hanya mengandalkan hasil alam tanpa ada suatu kegiatan ekonomi yang bisa berkesinambungan , itu bisa menjadi bumerang buat pangandaran nantinya

pertanian hanya mengandalkan air hujan, perikanan mengandalkan perahu2 kecil, masyarakat yang susah sekali untuk disiplin dan teratur, hayu urang di ajar tertib heula, karek ngagorowok, kalo pangandaran siap jadi kabupaten

Nandang Zamzam
Enggalkeun atuh jadikeun kab pangandaran teh , smg jd yang termaju dan masyarakatnya saling mendukung , pembangunana merata, adil pamarentahna, maju pedagangna, sugih patanina, kaya nelayana pokonamah gemah ripah loh jinawi sing kapendak di panagnadaran mah…amin……….

Linda Irma Juliantika
Saya dukung 100% Pangandaran jadi Kabupaten!!!!! demi kemajuan dan pembangunan masyarakat Pangandaran dalam segala bidang……

Rief Fx
Saya mah pengen …klw pamekarana tos jadi ..pengen Pangandaran lebih teratur terutama di sektor pariwisatanya ..harus berkonsep ..Not’s Scowl ..!!!! Bravo Pangandaran ….KIta pasti bisa …

Bintun Nahl
Yuk kita berjuang bersama untuk mewujudkan Kabupaten yang Islamis Modernis dan dinamis

Djaloe Dhy
Kabupaten Pangandaran….teu sabar geura ngawujud…..

Dian Kusdiana
ass wr wb
mari kita dukung semua berdirinya ka pangandaran,supaya daerah kita lebih maju dan dapat merekrut tenaga kerja yang lebih optimal, rakyat sejahtra, tapi awas jangan di manfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab.

Ade Graha
Menuju Kabupaten Pangandaran 2011, moga sukses bat seluruh komponen di dalam-nya. btw moga Tidak hanya dijadikan ladang ajang politik saja tapi bat kesejahteraan masrakat-nya juga.
Salam bat anak2 Pangandaran, meski akoe bkn anak Pangandaran gak ada salahnyakan akoe dukung dengan sepenuh hati “Pangandaran tuk jadi Kabupaten”!

Jafar
Mau bagaimana lagi ? Pangandaran sudah lolos survai dan prosesnya udah di pusat. Kabupaten Pangandaran tinggal hanya menunggu waktu sajah….tah kitu panginten nu saleresnamah

Relly Kurnia
Pangandaran mandiri menjadi kabupaten. Masyarakat pakidulan sejahtra. Saya dukung sepenuhnya PND menjadi kabupaten. Bravo Pangandaran!!!

Tedi Kusmayadi
maju terus pantang mundur. walaupun dulu nama pangandaran di hapus di muka internasional tapi tunjukan jati dirimu pangandaran law kamu memang bisa tuk berdiri sendiri, perlihatkan bahwa pangandaran tidak jauh dari Bali. kami semua warga pangandaran siap untuk bersatu demi terwujudnya Pangandaran Kota Wisata.

Riswanto Aries
Saya dukung sepenuhnya PND jd kabtm biar pangandaran jd obyek wisata yg maju,bersiih jeung rapih.Henuteu siga ayeuna brantakan teu di perhatikeun ku ciamis.

Ipit Muhtar
Satuju pisan pangandaran menjadi kbupaten..smga pangandaran kdpannya bisa menjadi obyek pariwisata yg di7 oleh wisatawan2 asing seperti BALI

Yoppy Risnandar Sasmita
sy sngt m’dkng p’bntkan kab. pnd, dgn melihat proses birokrasi yang kurang efektif.,  oh ya utk pnd sgrlah berbenah spy lbh cabtik lg, masa jln msk ke pnd namnya jl tol, coba kalo bougenvile or boulevard kan lbh menjual n cool………trus flt rate hotel jgn fluktuasi biar orang yg berkunjung pnya planning utk kembali lg ke pnd……

Diekz Bikers
sangat mendukung pangandaran menjadi kabupaten…coz biarr klo musim ramean pendapatan wisata pangandaran masuk ke saku pangandaran…jangan,,klo ramean hasil nya ga ada!!ga tau buatt apa???jlan2 di kmpung2 aja mshhh pada rusakk..
moga aja setelahh menjdi kabupatenn pembangunan nya bagu!!!tpi,,masyarakat nya juga hruss …

Abank Plur
Setiap manusia memiliki karakteristik yang berbeda sedangkan dalam sistem pemerintahan dibutuhkan hanya satu orang pemimpin, dan saya pilih ANDA untuk jadi pemimpin karena saya dan mereka percaya kepada ANDA, maka janganlah kecewakan kami yang memilih….
HIDUP PANGANDARAN….

Aziz Mutaqin
Teukenging dianggo KENDARAAN POLITIK salah satu partai-we.
karunya ka RAKYAT-lah.Kapastian anu bakal untungmah orang2 di politik.Rakyat ALIT-mah pastinage kitu keneh kitu deui,moal aya perubahan.

Ana Marlina
Wlupun bkn asli org wlyh ini tp sy dukung coz sy ckrg hidup dsni,mdh2n nanti pmrnth kab. Pangandarn lbh mphatikn ksjhteraan rakyat trutama guru!

Dan masih banyak lagi komentar-komentar yang umumnya memberikan dukungan, di group ini selain anda bisa melihat komentar tadi, juga disediakan forum yang bisa menjadi media untuk saling ngobrol. Anda belum bergabung silahkan Gabung Disini

Join the forum discussion on this post - (1) Posts

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi I DPRD Ciamis Tito Ahmad Setra usai melakukan peninjauan ke lokasi wahana wisata air terbesar di Tatar Galuh Ciamis, Senin (30/11). Disebutkan ada tiga ijin prinsip yang belum miliki oleh WPP, yakni ijin HO (Hinder Ordonansi), ijin pengambilan air bawah tanah serta ijin gangguan.

“Tiga ijin tersebut sangat prinsip. Namun belum mengantongi ijin, kenapa kok sudah beroperasi, bahkan sampai tujuh bulan. Kemudian kami juga menemukan persoalan pembayaran retribusi,” tuturnya.

Dia menyebutkan bahwa pembayaran retribusi diatur dalam Perda Ciamis nomor 12 Tahun 1998. Dalam pasal 5 poin (i) pada intinya pengelola menyetorkan kepada pemerintah sebesar 30 persen dari HTM (harga tanda masuk) yang terjual.

“WPP sudah beroperasi selama tujuh bulan, sejak Aprik 2009, namun belum menyetor retribusi. Pengelola memang mengaku sudah membayar kewajibannya, dengan menunjukkan bukti slip karcis berlogo Pemkab Ciamis. Kenyataannya kenapa setornya tidak sesuai,” ujarnya.

Dia memperkirakan adanya oknum tertentu yang berkaitan dengan persoalan itu. Hal tersebut berkenaan dengan jawaban dari pengelola yang menyatakan bahwa urusan perijinan maupun retribusi sudah ada petugasnya.

Lebih lanjut, Tito mengatakan perlunya tindakan tegas untuk mengusut tuntas persoalan tersebut. Ditegaskan, tindakan tegas tersebut tidak bermaksud menghalangi masuknya investor.

“Sebaliknya kami sepenuhnya mendukung masuknya investasi untuk meningkatkan PAD Ciamis. Hanya saja hal tersebut juga tetap harus sesuai dengan norma aturan. Jangan kemudian mendorong masuk, namun dipihak lain ikut mendorong adanya pelanggaran,” katanya seraya menambahkan agar pihak Satpol PP juga ikut menertibkan WPP.

Terpisah Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Ciamis Wachyu Hidayat mengatakan, bahwa sejak April sampai dengan Agustus tidak ada pemasukan dari retribusi WPP. Terhitung 1 September 2009, berdasarkan Perda 12 tahun 1998, baru diketahui retribusi yang harus disetor sebesar Rp 24 juta.

“Alasan pengelola tidak bayar karena masa tersebut masih dalam tahap soft opening atau masa promosi. Sementara sesuai aturan bulan September bayar 24 juta, tetapi yang dibayar baru Rp 5 juta. Selama belum ada aturan baru, maka kami tetap akan menagih sesuai ketentuan,” tuturnya seraya mengungkapkan pengelola WPP juga mengajukan keringanan retribusi. (A-101/A-26).***

Sumber: PikiranRakyat

Pemekaran wilayah pangandaran sejatinya harus menjadi sebuah akselerasi bagi masyarakat untuk lebih maju dan berkembang, tidak hanya berkembang secara ekonomi dan kesejahteraan, tapi berkembang secara kemampuan sosial,politik dan pendidikan. Maka hal inilah yang harus dipahami benar oleh para penggiat pemekaran. Pemekaran bagaimanapun harus didukung masyarakat dan sudah seharusnya para penggiat pemekaran bersatu padu jangan sampai terjadi dikotomi apalagi tercium aroma persaingan yang tidak sehat. Pikiran sederhana kami mengatakan bahwa andai saja belum menjadi kabupaten saja sudah berebut simpati dengan menonjolkan apa yang sudah dilakukan, bagaimana kalau sudah menjadi sebuah kabupaten?

Sebagai masyarakat biasa tentu kami bertanya-tanya sebenarnya apa yang akan kami dapatkan ketika pangandaran menjadi sebuah kabupaten? jawaban ini seharunya sudah difloor kemasyarakat dari sekarang sehingga timbul rasa bangga dan mendukung program yang ada. Jangan sampai kami tidak mendapatkan apapun, hanya melihat segelintir orang sukses setelah pangandaran menjadi kabupaten sedangkan kami tetap dalam kondisi semula, bahkan lebih terpuruk.

“Kenyataan itu sungguh ironis dan memprihatinkan. Pemerintah harusnya lebih responsif terhadap nasib yang dialami anggota Balawista,” kata tokoh Pangandaran dan mantan Ketua DPRD Ciamis Jeje Wiradinata kepada “PR”, Minggu (22/11) kemarin.

Menurut Jeje, perhatian Pemkab Ciamis terhadap keberadaan Balawista Pangandaran sebenarnya cukup besar. Buktinya, peralatan yang dimiliki Balawista sekarang terus bertambah, pemerintah pun secara rutin memberikan uang saku walau ala kadarnya.

Akan tetapi, perhatian tersebut sebenarnya ia lihat masih kurang. Padahal, personel Balawista hanya sekitar tiga puluh orang.

“Semestinya, mereka memperoleh jaminan hidup yang pantas termasuk memperoleh asuransi. Saya kira, mereka pun wajar jika diupayakan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun provinsi, menjadi pegawai negeri sipil (PNS),” kata Jeje.

Dihubungi terpisah, Dodo Taryana, Ketua Balawista Pangandaran mengakui bahwa anggota Balawista sampai saat ini memang tidak memperoleh asuransi kecelakaan bila mengalami kecelakaan saat menjalankan tugas.

Padahal, risiko kecelakaan saat tugas di pantai sangat besar. Kecelakaan bahkan sudah beberapa kali dialami anggotanya saat bertugas.

Ia mengatakan, pihaknya sebenarnya sudah mengupayakan asuransi kecelakaan itu melalui Pemkab Ciamis. Namun sampai sekarang, upayanya belum berhasil. “Kami tidak tahu harus bagaimana lagi,” ujarnya.

Dodo juga mengakui bahwa anggota Balawisata belum memperoleh jaminan hidup yang lebih baik dari pemerintah. Honor beberapa anggotanya masih banyak yang berada di bawah upah minimum regional (UMR).

Sementara itu, Ketua DPRD Ciamis Drs. H. Asep Roni mengisyaratkan perlunya Balawista Pangandaran menjadi bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Ciamis. Dengan demikian, seluruh anggota Balawista yang sekarang berjumlah tiga puluh orang bisa menjadi pegawai negeri sipil (PNS), tidak menjadi tenaga honorer seperti sekarang. (A-112)*

Join the forum discussion on this post - (1) Posts